Tak terasa sudah tujuh tahun era reformasi bergulir. Sebuah era baru yang ditandai dengan pengunduran diri Soeharto dari singgasa RI-1. Apakah reformasi sudah selesai sampai di sini? Ternyata reformasi belum berjalan dengan baik. Bahkan hampir dikatakan jalan di tempat. Banyak oportunis bermunculan menunggangi gerbong reformasi.

Euforia terjadi. Semua merasa bebas untuk berbicara dan berbuat. UUD 1945 pun diamandemen dengan senang hati. Kebebasan pers digaungkan. Akan tetapi ada kebebasan pers yang melampaui batas. Ekonomi tak kunjung membaik. Penduduk di bawah garis kemiskinan bertambah. Mereka tak tahu lagi apa itu reformasi. Mereka sedang pusing memikirkan perutnya.

Lagu-lagu lama Iwan Fals pun masih relevan dinyanyikan sekarang. TransTV masih menampilkannya sampai sekarang. Kenaikan BBM sudah pernah dikritisi dalam lagu berjudul Galang Rambu Anarki. Korupsi juga sudah pernah disindir oleh lirik dalam Tikus-tikus Kantor. Apakah Iwan Fals bisa meramalkan keadaan sekarang ketika menciptakan lagu tersebut? Sama sekali tidak. Bangsa Indonesia-lah yang belum berubah sejak dulu. Keadaannya masih sama. Bahkan ada yang lebih buruk. Sampai-sampai ada yang menginginkan kembalinya Soeharto.

Dengan kebebasan arus informasi, masyarakatsudah bisa lebih kritis. Masyarakat dapat mengkritisi kebijakan pemerintah dengan lebih baik karena memiliki lebih banyak bekal informasi. Namun seiring dengan banyaknya informasi yang beredar, masyarakat harus menyaringnya. Sebab, tidak semua informasi yang beredar itu benar. Sayangnya, masih sedikit di antara mereka yang melek informasi. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah kebodohan. Pemerintah dan DPR masih belum memperhatikan pendidikan dalam APBNnya.

Kebijakan pemerintah dalam pendidikan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kesannya hanya kebijakan tambal sulam. Tengoklah negeri tetangga. Pada tahun 1970-an banyak pelajar Malaysia yang menimba ilmu dari negeri kita. Sekarang tidak lagi. Malaysia sudah lebih maju. Saat ini malah ada orang Indonesia yang mendapat gelar doktor dari Malaysia.

Kemandirian ekonomi kita juga belum banyak berubah. Pemerintah kita tak berani menolak IMF. Tengoklah negeri jiran. Pada saat krisis moneter beberapa tahun yang lalu, Mahathir Mohamad dengan tegas menolak bantuan IMF. Bantuan yang sebenarnya tidak membantu. Ternyata keputusan Mahathir benar. Terbukti, di kawasan regional Asia Tenggara negeri Mahathir-lah yang paling cepat pulih dari krisis.

Menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi BBM juga hanya mengikuti program pemerintahan sebelumnya. Apakah dana kompensasi BBM sudah disalurkan dengan semestinya? Data BPS terakhir menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia telah mencapai 69% dari jumlah total penduduk. Jadi, lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah orang miskin. Danarto menanyakan melalui Media Indonesia apakah sebaiknya orang miskin itu dieuthanasia saja supaya mengurangi beban penderitaan?

Bagaimana dengan kedaulatan Indonesia di mata asing? Setelah Soeharto lengser, negara tetangga mulai berani mengusik wilayah Indonesia. Timor-timur lepas di era Habibie. Sipadan dan Ligitan lepas di era Megawati. Akankah Ambalat lepas di era SBY? Belum lagi Singapura yang memperluas pulaunya dengan pasir dari Indonesia. Mungkin sebentar lagi perbatasan Malaysia – Singapura – Indonesia di selat Malaka akan bergeser.


Korupsi malah semakin menjadi-jadi di era reformasi. Dengan sistemnya yang kuat, Soeharto mampu membatasi korupsi pada tingkat tertentu. Pasca Soeharto, sistem itu sudah tidak ada. Korupsi pun berkembang bak cendawan di musim hujan. Mereka yang dulu hanya menjadi saksi korupsi kini ingin ikut mencicipi. Korupsi sudah mendarah daging. Sebabnya bangsa kita juga sudah terbiasa korupsi waktu.

Redaksi MailingList Padhang mBulan mengutip kata-kata Emha Ainun Nadjib berikut: Di Indonesia, sistemnya mau dibikin kayak apa pun juga tetap tidak bisa mengubah keadaan, karena pelaku sistem ini sekaligus yang membocorkan sistem yang dibangunnya. Ibarat rumah, yang membangun adalah yang punya rumah; dan penghuni rumah itu sang pemilik rumah tadi. Tapi si penghuni itu juga yang menjadi tikusnya. Kita yang membangun rumah, kita yang menghuni dan kita juga yang menjadi tikusnya.

Lalu apa yang harus kita perbuat sekarang? Apakah kita akan berpangku tangan dan menyaksikan hilangnya negeri Indonesia dari peta dunia? Tentu tidak. Rakyat menunggu tindakan, bukan kata-kata. Mereka butuh bukti, bukan janji. Kita semua harus berbuat. Tidak hanya membandingkan keadaan di zaman Soeharto dan pasca Soeharto.

Ubah konsep rebutan menjadi pemimpin (baca: penguasa). Anggap jabatan sebagai amanah, bukan sesuatu yang perlu disyukuri. Sesuatu yang amat berat yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat. Dengan demikian, semua orang akan berebut tidak mau dipilih menjadi pejabat. Karena ia harus mengurus lebih dari dua ratus juta penduduk Indonesia dengan berbagai persoalan rumit.

Selama ini yang terjadi tidaklah seperti itu. Semua orang berebut menjadi pejabat. Bahkan sampai menghalalkan hampir segala cara. Mereka menganggap jabatan sebagai alat untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Tidak sedikit pula yang menganggap jabatan sebagai alat pengeruk kekayaan.

Pesan orangtua kepada anak harus diubah. Jangan lagi menyuruh anak untuk sekolah dan menjadi pegawai. Hal ini akan membuat universitas di Indonesia melahirkan sarjana-sarjana siap nganggur. Anak-anak bangsa harus dididik untuk menciptakan lapangan kerja. Sebab, lapangan kerja yang ada sekarang tidak akan cukup menampung seluruh angkatan kerja yang terus bertambah.

Saya ingin menutup tulisan ini dengan sebuah teladan dari Pak Harto. Zaim Ukhrowi baru-baru ini menulis tentang sakitnya Soeharto. Bahwa dalam sakitnya Pak Harto justru menunjukkan kepemimpinannya. Beliau menunjukkannya dengan perbuatan. Tidak dengan kata-kata. Itulah yang dilakukan pemimpin yang baik kepada bawahannya. Apa yang dilakukan Pak Harto? Beliau tidak pernah berobat ke luar negeri. Ia selalu mempercayakan perawatan kesehatannya kepada putra-putri bangsa ini. Walaupun kemungkinan sembuhnya cuma 50% ia tetap melakukannya. Padahal bisa saja Pak Harto berobat ke Singapura, misalnya. Meskipun belum tentu sembuh juga, setidaknya kemungkinan sembuhnya lebih besar. Tapi Pak Harto tidak melakukannya. Pak Harto lebih percaya kepada RSPP. Hal yang patut kita cermati sebagai putra-putri bangsa. Selama ini kita masih lebih percaya kepada barang-barang berbau luar negeri. Bagaimana bangsa ini akan maju kalau bangsa sendiri tidak menghargai hal karya saudara sebangsa?