Versi PDF paper ini dapat diunduh di sini.

Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Dalam sistem self assessment wajib pajak harus aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas memberi penyuluhan, pembinaan, monitoring, dan pengawasan serta bertindak sebagai verifikator. Dalam hal terakhir ini aparat pajak meneliti apakah perhitungan dan hal-hal yang telah dilaporkan oleh wajib pajak tersebut benar adanya. [1]

Sistem self assessment adalah sistem pengenaan pajak yang didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak seperti diatur dalam perundang-undangan. Sistem self assessment bertitik tolak dari assumsi bahwa wajib pajak adalah jujur dan oleh sebab itu diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak sendiri. Sampai berapa jauh kepercayaan tersebut dapat diterima oleh fiskus merupakan suatu pertanyaan yang masih memerlukan penelitian. Aspek yang paling penting dalam sistem ini adalah melakukan penghitungan pajak yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku. [2]

Sistem self assessment adalah sistem yang baik. Dengan kesadaran dan inisiatif dari wajib pajak, maka tugas aparat perpajakan menjadi lebih mudah. Para fiskus dapat berkonsentrasi untuk memberikan informasi yang benar tentang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang harus dipatuhi karena sudah merupakan kesepakatan seluruh warga negara, meskipun pengambilan keputusannya hanya dilakukan oleh perwakilan dari seluruh warga negara.

Ini lebih baik daripada sistem lain yang lebih mengutamakan peran aparat perpajakan. Apalagi bila disertai paksaan dan tindakan represif. Dengan meningkatkan peran aparat dalam pemungutan pajak, para wajib pajak menjadi bersikap pasif. Mereka hanya akan membayar pajak bila didatangi oleh petugas. Tugas para fiskus pun lebih berat, mereka harus mendatangi para wajib pajak satu per satu. Dan bila disertai dengan paksaan dan tindakan represif, pemungutan pajak dapat menimbulkan reaksi negatif. Saat tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi orang yang akan mebayar pajak. Mereka justru akan mengumpulkan kekuatan untuk melakukan perlawanan.

Namun, menurut Dirjen Pajak Hadi Poernomo, selama ini sistem self assessment tidak berjalan sesuai yang diharapkan. [3] Artinya, para wajib pajak kurang bisa dipercaya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak masing-masing. Dengan kata lain, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak masih kurang. Sebagian besar wajib pajak masih belum menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara. Seharusnya mereka bertanya, “Apa yang telah aku berikan pada negara?” dan bukan malah menanyakan, “Apa yang telah diberikan oleh negara padaku?”. Selain itu pajak juga dapat dianggap sebagai jaminan yang diberikan warga negara untuk kesejahteraan yang dijanjikan oleh para pemimpin negara.

Warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik. Sedangkan warga negara yang baik ialah warga negara yang memiliki keutamaan (excellence) atau kebajikan (virtue) selaku warga negara. Aristoteles mengatakan bahwa sebagaimana negara terdiri dari bagian-bagian yang berbeda, demikian juga fungsi warga negara itu berbeda-beda satu sama lainnya. Jadi menurut Aristoteles, kebajikan seluruh warga negara tidak mungkin hanya satu, melainkan sesuai dengan kepelbagaian fungsi dan peran seseorang dalam negara, demikianlah juga kepelbagaian keutamaan atau kebajikan itu.

Aristoteles membagi warga negara ke dalam dua golongan: yang menguasai dan dikuasai, atau yang memerintah dan yang diperintah. Kebajikan yang mutlak harus dimiliki oleh yang memerintah disebut Aristoteles dalam bahasa Yunani phronimos (bukan sophia). Phronimos atau phronesis dalam bahasa Yunani klasik berarti kebijaksanaan praktis (practical wisdom). Aristoteles mengatakan bahwa bagi warga negara yang dikuasai atau yang diperintah, kebajikan yang khusus yang harus mereka miliki ialah fikiran yang tepat (correct opinion). Dengan fikiran yang tepat itu, warga negara yang diperintah dapat memberi tanggapan yang positif terhadap kebijakan yang ditempuh oleh warga negara yang memerintah. [4]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak wajib pajak yang tidak memiliki fikiran yang tepat (correct opinion) tentang perpajakan. Sehingga mereka tidak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak masing-masing sesuai yang diharapkan oleh sistem self assessment. Pertanyaan yang harus dijawab adalah mengapa mereka tidak memiliki fikiran yang tepat. Yang lebih penting lagi ialah langkah apa yang harus dilakukan untuk mempengaruhi para wajib pajak. Sehingga mereka memiliki fikiran yang tepat dan memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan pajak.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki suara yang sama dari hati nuraninya. Apa yang terbersit dalam hati seseorang ketika sedang makan di pinggir jalan, lalu tiba-tiba ada anak perempuan kecil berusia lima tahun berdiri tepat di depannya, menatap makanan yang dipegangnya dengan penuh harap. Pada situasi tersebut, setiap orang akan mendengar suara hati yang mendorongnya -ingin memberi- makanan yang sedang dimakannya kepada gadis kecil itu.

Seseorang yang sehat memutuskan suatu tindakan berdasarkan dorongan hati dan pertimbangan akal. Demikian pula yang terjadi ketika menyikapi kebijakan perpajakan. Hal sama juga bisa diterapkan dalam menyikapi kebijakan pajak. Bila seseorang mendapat fikiran yang tepat bahwa negara membutuhkan dan mengharapkan bantuannya, ia pasti akan memenuhi panggilan hatinya untuk membayar pajak. Bila itu tidak terjadi, berarti suara hati seseorang sedang terbelenggu sehingga kurang berperan. Padahal, pajak yang ia bayarkan akan kembali kepada dirinya dalam bentuk pelayanan kepentingan umum atau membantu saudaranya yang kekurangan. Pajak juga akan digunakan untuk membantu memulihkan kondisi ekonomi bangsa. Sehingga efeknya akan dirasakan oleh semua wajib pajak dengan meningkatnya kesejahteraan.

Mengadopsi dan memodifikasi teori Ary Ginanjar Agustian tentang Zero Mind Process [5], ada 7 belenggu yang meniadakan atau mengurangi peran suara hati dalam bertindak. Tujuh belenggu tersebut yaitu: prasangka, prinsip hidup, pengalaman, kepentingan dan prioritas, sudut pandang, pembanding, dan literatur.

Belenggu 1: Prasangka

Sebagai calon pegawai BPS, penulis pernah mendapatkan cerita unik. Suatu ketika petugas survei dari BPS (Badan Pusat Statistik) mengalami hal yang tidak mengenakkan. Saat mendatangi responden, ia diusir atau tidak dibukakan pintu. Mengapa? Sebab responden mengira petugas tersebut dari aparat perpajakan. Ia takut ditanyai macam-macam, jawabannya dicatat dalam kuesioner, lalu data tersebut digunakan untuk menarik pajak darinya. Apalagi ketika petugas survei tersebut menanyakan berapa besar penghasilan per bulan responden. Namun pada umumnya para petugas survei sudah dilatih untuk menghadapi hal tersebut. Mereka berusaha meyakinkan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan pajak. Mereka akan merahasiakan data individual. Sebab, BPS menganalisis data agregat sebagai acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan, bukan data individual.

Ini adalah sebuah gambaran dari rasa takut yang berlebihan kepada petugas pajak. Prasangka negatif semacam ini harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab, prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak bekerja sama. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Perlu usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.

Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh direktorat jenderal pajak (DJP) adalah mendirikan pusat data pajak. DJP telah mendirikan pusat data pajak sejak empat tahun lalu. Data itu berasal dari berbagai yang disapaikan ke DJP, termasuk data dari dalam, seperti Direktorat Informasi Perpajakan, Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Penggunaan Tanah (BPHT), dan lainnya.

Dengan pusat data itu, DJP juga sekaligus akan memberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada pemilik tanah, bangunan, dan mobil mewah, pemilik kapal pesiar, pemegang saham, orang asing, pegawai tetap berpenghasilan di atas penghasilan tahunan kena pajak (PTKP). Pelaksanaannya akan dimulai pada 1 September 2005.

Dengan adanya pusat data pajak itu, DJP berharap bisa menjaring lebih banyak wajib pajak. “Sehingga DJP tidak perlu memeriksa wajib pajak dengan paksa. Dengan data yang link and match ini, aparat bisa memeriksa dengan senyum. Inilah Senyum Pajak,” ujar Hadi. Selain itu, untuk mencegah kontak langsung antara wajib pajak dan aparat pajak, DJP juga akan memanfaatkan surat pos tercatat. Hubungan antara keduanya harus dilakukan dengan pos tercatat. “Ini demi menghindari persinggungan antara aparat pajak dan wajib pajak,” kata Hadi. [6]

Belenggu 2: Prinsip hidup

Sebuah prinsip hidup (way of life) tidak akan mudah goyah. Di masa krisis ekonomi yang belum pulih, orang akan benar-benar mematuhi prinsip ekonomi. Yaitu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Bahkan baru-baru ini mengemuka suatu prinsip baru di era krisis ekonomi, yakni tidak ada persahabatan abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Hal ini bertentangan dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin bekerja sama (zoon politicon) dan mengagungkan persahabatan.

Barangkali ada orang yang beranggapan bahwa kehidupan ekonominya akan lebih baik jika ia pelit kepada orang lain. Ia mengutamakan kepentingannya sendiri dan menghalalkan segala cara. Dan dengan prinsip tersebut ia bisa saja tidak mau membayar pajak dan berusaha menutupi harta miliknya yang bisa kena pajak.

Ini adalah prinsip yang salah. Mungkin dengan cara itu ia memang bisa menjadi kaya. Tetapi kekayaan yang didapatkan dari mementingkan diri sendiri dan tidak membayar pajak tidak akan abadi. Di dunia bisnis, kekayaan yang sebenarnya dibangun dari baiknya hubungan persahabatan antara penyedia jasa dengan klien. Bila klien sudah percaya, klien bahkan bisa membela perusahaan penyedia jasa bila perusahaan tersebut terkena masalah.

Paul Hidayat pernah berkata, “Bila Anda mempelajari kebenaran, tetapi tidak mengalami perubahan hidup, maka hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Anda tidak sungguh-sungguh belajar. Kedua, yang Anda pelajari bukan kebenaran”. [7] Menimbun harta dengan menghindari pajak memang bisa mengubah kehidupannya menjadi kaya. Namun, kekayaan itu akan selalu dibayang-bayangi ketakutan. Yakni ketakutan bahwa tindakannya akan diketahui oleh aparat. Dan kekayaan yang dibangun dari kecurangan tidak akan abadi. Tengoklah berita beberapa waktu lalu. Ada sebuah perusahaan besar di suatu negara yang bangkrut karena bertindak gegabah menggelembungkan nilai jual saham. Ketika hal tersebut akhirnya terkuak, saham perusahaan tersebut menjadi tidak ada nilainya.

Belenggu 3: Pengalaman

Pengalaman adalah guru yang baik. Namun, perlu diketahui bahwa pengalaman yang dimaksud oleh peribahasa tersebut bukanlah kumpulan peristiwa yang menimpa seseorang. Akan tetapi kumpulan sikap seseorang ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang menimpanya. [8] Ia akan mendapat pengalaman sejati jika dapat bertindak benar menghadapi peristiwa-peristiwa yang menimpanya. Sebaliknya, bila ia justru lari dari masalah atau bertindak gegabah, ia tidak akan mendapatkan pengalaman sejati dari peristiwa-peristiwa yang menimpanya.

Seseorang harus membebaskan diri dari belenggu pengalaman jika ingin berpikir dan bertindak bijak. Yakni, berpikir dan bertindak sesuai kehendak hati nurani. Jika sudah mengalami pengalaman buruk dengan petugas pajak, tidak berarti bahwa semua petugas pajak itu buruk. Atau kejadian kurang baiknya pelayanan pajak di suatu kantor tidak berarti bahwa pelayanannya selalu kurang baik. Dan perlu difahami bahwa semua orang sebenarnya memiliki unsur kebaikan dalam dirinya.

Bila dapat bersikap benar, tidak mustahil justru akan meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Seseorang akan selalu berbuat baik pada kondisi zero mind, karena ia bertindak selaras dengan keinginan dari hati nuraninya. Pelayanan pajak bisa kurang baik bila ada pengaruh yang membelenggu nurani oknumnya. Atau dengan kata lain, mereka tidak berada pada kondisi zero mind. Sehingga nuraninya kurang berperan dalam menjalankan tugas sebagai aparat suatu kantor pajak.

Dengan memperhatikan belenggu mana yang sedang menghambat, seseorang dapat menghadapi peristiwa kurang baiknya pelayanan petugas pajak. Ia bahkan dapat membantu petugas pajak menuju kondisi zero mind. Dan lalu meningkatkan kualitas pelayanan pajak pada transaksi berikutnya. Jadi, ia tidak dipengaruhi oleh pengalaman, tetapi menggunakan peristiwa yang dialaminya untuk berlatih. Berlatih mengasah nurani pada zero mind process sehingga memperkaya pengalaman sejati yang dimilikinya.

Belenggu 4: Kepentingan dan prioritas

Kepentingan tidak sama dengan prioritas. Kepentingan cenderung bersifat mikro (diri sendiri), sedangkan prioritas cenderung bersifat makro (universe) yaitu mengarahkan kita untuk melaksanakan hal yang tepat. Prioritas juga lebih spesifik dari efisiensi, yaitu mengarahkan kita untuk melaksanakan sesuatu secara benar. Dengan demikian, prioritas menjadi sebuah hal yang esensial sekaligus menjawab permasalahan sumber-sumber yang tidak mencukupi, manusia serta materi yang sangat terbatas. Prioritas bermuara dari prinsip, suara hati, kepentingan, dan kebijaksanaan.

Sebuah prinsip akan melahirkan kepentingan, dan kepentingan akan menentukan prioritas apa yang akan didahulukan. Dalam membelanjakan harta bendanya, seseorang memiliki prioritas masing-masing. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk mencintai harta benda. Mereka merasa enggan membayar pajak karena akan mengurangi harta bendanya.

Dalam bahasa Arab, harta benda disebut maal. Akar kata dari maal berarti condong atau miring. Filosofi yang dapat diambil dari kata ini adalah bahwa setiap manusia pasti memiliki kecondongan atau kecenderungan kepada harat benda. Ia akan senang mengumpulkannya dan menimbunnya serta sesedikit mungkin mengeluarkannya.

Padahal harta yang hanya ditimbun tidak akan bertahan lama. Kekayaan yang langgeng adalah harta yang terus diputar, tidak hanya dionggokkan begitu saja. Antara lain dengan disumbangkan untuk memajukan bangsa ini. Jika perekonomian bangsa lebih baik, semua juga akan ikut merasakannya.

Belenggu 5: Sudut pandang

Saat ini, arus informasi sudah sangat lancar. Informasi ada di mana-mana. Bahkan dapat dikatakan kebablasan. Setelah beberapa lama informasi sangat sulit didapat, kini informasi mengalir bagai air bah. Perlu penyaringan untuk mendapatkan informasi yang berguna. Selain penyaringan, diperlukan juga pengumpulan. Mengumpulkan berbagai informasi untuk mendukung informasi yang lain. Sesuatu baru dapat dipandang dengan jelas setelah dilihat dari semua sudut pandang, jangan hanya dari satu sisi saja. Jadi diperlukan pengumpulan informasi dari semua sudut pandang.

Seseorang tidak akan mendapatkan gambaran sebenarnya dari sebuah mobil jika hanya melihat dari depan, samping, atau belakang. Ia baru dapat memperoleh gambaran seutuhnya bila mengumpulkan gambaran dari seluruh sisi. Yaitu menggabungkan hasil pengamatan dari semua sisi, yakni depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, dan bawah. Dengan demikian ia akan mendapatkan gambaran tiga dimensi dari mobil. Bukan hanya 2 dimensi seperti ketika ia melihat dari satu sisi saja.

Nah, ketika mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan memandang informasi ini dari satu sisi saja. Lalu enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang diserahkan paling-paling hanya akan dikorupsi. Hanya sedikit sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa. Jadi lebih baik tidak usah membayar pajak saja. Kesimpulan seperti ini dihasilkan dari informasi dan pandangan yang tidak menyeluruh.

Bukankah korupsi tidak terjadi pada seluruh bagian dari institusi perpajakan. Apakah selama ini tidak ada usaha untuk memberantas korupsi? Usaha yang selama ini dilakukan untuk memberantas korupsi harus didukung. Yaitu dengan tetap membayar pajak dan ikut mengawasi pengelolaannya. Hal ini tentunya memerlukan adanya transparansi dari DJP. DJP harus senantiasa berusaha membangun kepercayaan para wajib pajak. Dengan adanya rasa percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan dikorupsi. Dan akan disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Belenggu 6: Pembanding

Segala sesuatu bersifat relatif, kecuali ketika seseorang berada di luar sebagai pengamat. Seseorang akan bersikap objektif hanya ketika ia memandang sesuatu dari luar. Misalnya, saat berada di dalam rumah, ia tidak akan dapat mengetahui bentuk dan wujud rumah itu sesungguhnya. Nah, ia hanya bisa benar-benar mengetahui bentuk sebuah rumah ketika ia berada di luar rumah itu.

Pikiran perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum menilai segala sesuatu, jangan melihat sesuatu karena pikiran atau gambaran yang sudah ada, tetapi lihatlah sesuatu karena apa adanya. Seorang pengusaha yang memiliki jaguar merasa diperlakukan tidak adil ketika melihat nilai pajak yang harus dibayarnya untuk jaguar itu.

Ia tidak merasa bahwa jaguar itu dibeli dengan uangnya sendiri. Jerih payah dan keringatnya sendiri. Ia tidak membandingkan keadaan dirinya dengan kalangan bawah negeri ini. Mereka yang memandang jaguar saja tidak berkedip matanya. Bahwa ia harus berbagi dengan mereka. Sebab, bukankah ia mendapat predikat kaya karena adanya orang miskin? Dan bukankah kekayaan dan kehidupannya yang enak adalah berkat bantuan anak buah dan pembantu-pembantunya yang mengeluarkan keringat untuk perusahaannya?

Belenggu 7: Literatur

Seorang manusia yang dikaruniai akal dan hati tidak akan mudah percaya pada informasi yang sampai kepadanya. Ia akan selalu bersikap kritis meski sedang membaca buku yang dikarang oleh orang yang sangat terkenal. Ia akan selalu mendayagunakan akal dan hatinya untuk meneliti, mengkritisi, dan mengomentari segala pengetahuan sebelum meyakininya. Baik informasi yang datang dari buku, koran, majalah, radio, televisi, internet, dan lain sebagainya.

Akal dan intuisinya bekerja layaknya seorang detektif. Mengapa? Karena tidak semua yang didengar atau dilihat itu benar. Sebagaimana sering dikatakan oleh Hercule Poirot (tokoh detektif karya novelis Agatha Christie) bahwa fakta sesungguhnya selalu tersamar diantara sampah bukti.

Jika ada seseorang datang ke rumahnya dan mengaku sebagai petugas pajak, ia tidak akan langsung percaya. Sebab, di masa krisis ini hal tersebut dapat digunakan sebagai modus penipuan. Dan orang yang illiterate (baca: kurang informasi) di abad ini dapat saja tertipu. Akibatnya, ia bisa saja kehilangan banyak uang dan mengira bahwa ia telah membayar pajak.

Dengan terlepasnya ketujuh belenggu tersebut, seseorang akan dapat berfikir merdeka. Dan dengan langkah yang tepat dalam menyikapi ketujuh belenggu tersebut ia akan mendapatkan fikiran yang tepat. Yakni fikiran yang tepat (correct opinion) mengenai kebijakan perpajakan. Sehingga para wajib pajak diharapkan dapat memberikan tanggapan yang positif terhadap kebijakan perpajakan.

Demikian sekelumit pemikiran yang berusaha menerapkan metode Zero Mind Process untuk menunjang sistem self assessment. Semoga sepercik ilmu ini tidak hanya berhenti di sini sebagai wacana. Namun, benar-benar diterapkan untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, para pembuat kebijakan perpajakan diharapkan juga memiliki keutamaan yang disyaratkan Aristoteles.

Yaitu bahwa seorang penguasa atau pemerintah harus memiliki kebijaksanaan atau kearifan (practical wisdom) dalam memutuskan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan negara yang baik. Dan seyogianya para perumus kebijakan perpajakan benar-benar memandang secara arif kenyataan bangsa ini sebelum memutuskan kebijakan-kebijakan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, Ary Ginanjar. 2001. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ: Emotional Spiritual Quotient) berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam. Jakarta: Arga.

Harefa, Andrias. 2002. Menjadi Manusia Pembelajar. Jakarta: Kompas.

Muqodim. 2000. Perpajakan: Buku I. Jakarta: UII Press dan EKONISIA.

Rapar, J. H. 1988. Filsafat Politik Aristoteles. Jakarta: Rajawali Pers.

Regar, Moenaf H. 1995. Pajak Penghasilan 1994: Suatu Interpretasi dan Catatan. Jakarta: Erlangga.

End Note


[1]Muqodim. 2000. halaman 24.

[2]Regar, Moenaf H. 1995. halaman 199.

[3]Website Ditjen Pajak, dari Investor Daily Online, 26 Agustus 2005.

[4]Rapar, J. H. 1988. halaman. 71-75.

[5]Agustian, Ary Ginanjar. 2001. halaman 14-46.

[6]Website Ditjen Pajak, dari Investor Daily Online, 26 Agustus 2005.

[7]Harefa, Andrias. 2002.

[8]Dikutip dari edisi tertentu majalah Intisari.

Versi PDF paper ini dapat diunduh di sini.